Disnakertran KSB Lakukan Pengawasan Ketat Terhadap PJTKI - Sumbawa Kini

Breaking News

Home Top Ad

Space Available (1170 x 250)

Rabu, 06 September 2017

Disnakertran KSB Lakukan Pengawasan Ketat Terhadap PJTKI

Abdul Hamid, Kadis Nakertran KSB

Sumbawa Barat, (Sumbawakini)-Semakin bertambah banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah di Luar Negeri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbawa Barat memperketat pengawasan kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

Pengawasan di maksud bertujuan terhadap pemantauan aktivitas PJTKI juga rekam jejak selama keberangkatkan TKI menuju luar negeri.

Kepala Dinas Nakertran KSB, H. Abdul Hamid S.Pd, M.Pd mengatakan, salah satu cara kita untuk meminimalisir TKI berangkat secara ilegal dengan mengawasi PJTKI yang ada. Tentu hal ini kita awasi terus menerus. Dalam mengawasi PJTKI, pihaknya juga rutin memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berminat untuk bekerja keluar negeri.

Di mana, mayoritas TKI ingin segera berangkat ke negara tujuan sesaat setelah mendaftar. padahal, jika mengikuti aturan mereka harus melewati sejumlah proses seperti kursus bahasa dan keterampilan di penampungan.

Oleh sebab itu, guna menindaklanjuti sejauh mana aturan supaya lebih di mengerti, hal ini, agar mereka maunya cepat - cepat berangkat. Padahal harus ke penampungan dulu untuk mendapat pembekalan soal bahasa dan keterampilan yang sesuai,TKI yang berangkat secara ilegal itu yang bermasalah. Karena itu kami melakukan pendekatan kepada masyarakat agar tidak mudah mempercayai PJTKI palsu yang memberangkatkan mereka secara ilegal.

"Perluh saya tegaskan, akan kami tolak untuk memproses usulan Perusahaan jika Jasa Pegiriman Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) mengabaikan kebijakan Medical Check UP," ujarnya.

Hal yang sama juga sampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Pelatihan produktifitas Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja (Lattas Penta) Disnaker, Taufiq Hikmawan, menegaskan, pihaknya tetap akan meblack list PJTKI yang berulang kali lalai serta tidak mengindahkan larangan pemerintah agar PJTKI tidak boleh melakukan medical check up selain di fasilitas RSUD Assyifa milik pemerintah.

Kami tegaskan tidak ada toleransi bagi PJTKI yang melanggar kebijakan pemerintah, peringatan dan sosialisasi sudah kita lakukan, akan tetapi jika melanggar kita Black List, ujarnya

Untuk di ketahui, medical check dilakukan diluar Sumbawa Barat. Kondisi ini kata Taufiq, yang pasti membuat dinas sulit memantau dan memverifikasi syarat calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), terutma asal Sumbawa Barat.

Hal ini juga, kita perlu memastikan pemerintah sejauh mana menerima sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari medical check up ini.

Kebijakan pelarangan medical check up diluar daerah yang direkomendasikan pemerintah, keputusan ini mulai di berlakukan sesuai instruksi Bupati, H.W.Musyafirin sejak tahun 2016

Begitu juga mengenai aturan medical check up tadi, pemerintah setempat kata Taufik juga melaporkan maraknya penjualan manusia atau Human Traffiking berkedok Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Menurutnya, dari laporan dan data yang dihimpun Disnaker menyebutkan calon TKW direkrut secara ilegal, atau tidak terdaftar secara resmi melalui pemerintah. Ini dilakukan para oknum sponsor atau perekrut TKW yang perusahaannya tidak jelas atau tidak terdaftar.

Terkait kondisi ini, ada sejumlah kasus kita temukan semenjak moratorium TKW ke Timur Tengah, ini khusus, Saudi Arabia dan negara tetangga di berlakukan TKW yang direkrut ditampung secara ilegal lantas dijual ke agen atau perusahaan PJTKI yang tidak jelas "Modus"mereka diselundupkan dengan visa umroh atau wisatawan.

Itu semua, pihak kami Disnaker telah berkoordinasi dengan kepolisian dan imigrasi bahkan Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan TKI ilegal untuk memburu dan mendeteksi aktifitas para sponsor gelap ini.

"Dari beberapa jumlah pelaku diantaranya sudah dikantongi dan tengah didalami aparat. Kami tidak ingin TKW kita justru jadi korban perdagangan manusia," tandasnya. (jay)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Redaksi SUMBAWA KINI menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di www.sumbawakini.com . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi SUMBAWA KINI akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.

Terimakasih
www.sumbawakini.com