KNPI Kecam PNS Terima Parsel Jelang Lebaran - Sumbawa Kini

Breaking News

Home Top Ad

Space Available (1170 x 250)

Jumat, 16 Juni 2017

KNPI Kecam PNS Terima Parsel Jelang Lebaran

Trisman, Ketua KNPI Sumbawa Barat

Sumbawa Barat, (Sumbawakini) -- Komite Nasional Pemuda Indonesia Cabang Sumbawa Barat (KNPI KSB) mengecam Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima hadiah Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1438 H. Kecaman ini disuarakan untuk menjaga marwah serta integritas para abdi negara dalam menjalankan tugasnya.

kecaman ini dilontarkan langsung Ketua KNPI KSB, Trisman ST pada media, Jum'at (16/6).  sudah menjadi kelaziman menjelang hari raya Idul Fitri banyak pihak saling memberi hadiah atau pemberian. Namun tidak demikian dengan aparatur negara, khususnya para PNS. Harus diingat bahwa ada larangan (pemberian hadiah) melanggar kode etik pegawai negeri sipil.

"Dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Pasal 4 Angka 8 dinyatakan, PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya," terangnya.

Pihaknya turut mengapresiasi pemkab Sumbawa Barat yang tengah menggodok peraturan yang berkaitan larangan PNS menerima hadiah atau yang akrab disebut parsel,

Kami mendorong agar peraturan ini cepat selesai dan cepat diberlakukan," sebutnya.
Menurut Trisman, hadiah yang biasa disebul parsel itu dianggap sebagai upaya untuk menyuap penyelenggara negara. Tidak jarang, hadiah yang diberikan bernilai fantastis yang terkesan mewah. Jika ada PNS yang menerima, maka hal tersebut bisa disebut sebagai gratifikasi.

Disampaikannya pula terkait pandangan dari UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerima hadiah atau pemberian tersebut masuk kategori gratifikasi atau pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

“Apabila PNS menerima hadiah lebaran, misalnya parsel atau sejenisnya seperti yang ada diatas, kami harap ditindak tegas. Jangan hanya diberi sanksi disiplin, tetapi juga dikenakan sanksi pidana,” bebernya lagi.

Ketua KNPI menambahkan bahwa pemerintahan Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan besaran pemberian tunjangan hari raya atau THR kepada PNS dan anggota TNI/Polri sebesar gaji pokok. Apalagi, tambahnya khusus di Kabupaten Sumbawa Barat ada kebijakan prestisius dari kepala daerah dengan pemberian tunjangan pada PNS berupa Tunjangan Kerja Daerah (TKD) 13.

“Kurang apalagi attensi pemerintah untuk kesejahteraan abdi negara. Oleh karena itu kami mengharapkan segenap aparatur negara untuk menaati ketentuan pelarangan menerima hadiah atau pemberian tersebut,” pungkas tegas.

Selain itu, pihaknya meminta leading sektor terkait untuk mengattensi pejabat negara yang menerima gratifikasi atau parsel lebaran. Karena ini imbasnya pada kinerja aparatur pemerintah.

"Kalau sudah menerima parsel, ujung-ujungnya bisa 'masuk angin' ," sindirnya. (jon)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Redaksi SUMBAWA KINI menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di www.sumbawakini.com . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi SUMBAWA KINI akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.

Terimakasih
www.sumbawakini.com