Gagal Panen, PT BHJ Bakal PHK Ratusan Karyawannya - Sumbawa Kini

Breaking News

Home Top Ad

Space Available (1170 x 250)

Rabu, 24 Mei 2017

Gagal Panen, PT BHJ Bakal PHK Ratusan Karyawannya

Tambak Udang PT BHJ Poto Tano

Sumbawa Barat, (Sumbawakini) -- Akibat tiga kali mengalami gagal panen, PT Bumi Harapan Jaya (BHJ) bakal melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 154 orang karyawannya.

Perusahaan tambak udang yang beroperasi di desa Tambak Sari kecamatan Poto Tano, Sumbawa Barat ini, mengalami kebangkrutan setelah tiga kali berturut-turut gagal panen.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KSB, H. Abdul Hamid saat diwawancarai media diruang kerjanya.

"Itu yang menjadi alasan mendasar mengapa perusahaan melakukan PHK karyawan," ungkapnya.

Kendati perusahaan ini kekeh mem-PHK karyawannya, Pemerintah Daerah tetap akan memperjuangkan hak-hak para karyawan, apalagi, 154 orang putra daerah-calon PHK itu masuk dalam kategori karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Kalau sudah masuk dalam kategori itu, tambah Hamid, maka perusahaan wajib membayar upah karyawan yang akan di PHK itu sesuai dengan kontrak. Misalnya, karyawan di kontrak selama setahun, maka upahnya harus dibayar setahun, meski ditengah perjalanan perusahaan mendapat gejolak atau masalah hingga mempekerjakan buruhnya baru berjalan dua atau tiga bulan.

"Kami sudah sampaikan itu pada perusahaan. Hal ini juga diperkuat oleh Undang-Undang," ujarnya.

PT BHJ, sambung Hamid, memberikan perlawanan terkait model pengupahan pada karyawan yang akan di PHK itu. Dari 154 karyawan di maksud, mereka  memiliki masa kontrak kerja bervariasi, ada yang menyisakan 7-10 bulan, sedangkan perusahaan  hanya sanggup membayar upah satu bulan dan dua bulan pasca di PHK.

"Perusahaan hanya sanggup membayar satu bulan upah, dan dua bulan pasca di PHK, meski ada yang masih menyisakan tujuh hingga 10 bulan kontrak" ujarnya.

Hamid berharap, semua karyawan PT BHJ yang masuk dalam daftar gelombang PHK untuk menunggu hasilnya terkait upah.

Disnaker atas nama pemerintah akan tetap  memperjuangkan hak karyawan yaitu upah sisa masa kontrak.

"Percaya pada dinas dan Insya Allah pasti memberikan hasil," demikian Hamid. (jon)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Redaksi SUMBAWA KINI menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di www.sumbawakini.com . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi SUMBAWA KINI akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.

Terimakasih
www.sumbawakini.com