Wabup Dan Sekda KSB Beda Pendapat Soal Informasi Dinas - Sumbawa Kini

Breaking News

Home Top Ad

Space Available (1170 x 250)

Kamis, 13 April 2017

Wabup Dan Sekda KSB Beda Pendapat Soal Informasi Dinas

Fud Syaifuddin ST

Sumbawa Barat, (Sumbawakini)
-- Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST,  beda pendapat dengan  Sekretaris Daerah (Sekda) Abdul Azis SH MH, terkait siapa yang berhak mengeluarkan pernyataan pers kepada wartawan.

Sebelumnya, Sekda KSB Abdul Azis pernah mengatakan bahwa, hanya kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang boleh mengeluarkan pernyataan terkait seluruh informasi di setiap dinas, dan tidak memperbolehkan pejabat dibawahnya setingkat Kepala Bidang (Kabid) apalagi Kepala Seksi (Kasi).

Atas pernyataan ini, Wabup KSB, Fud Syaifuddin ST, yang akrab dengan kalangan pers ini,  dengan tegas mengatakan,  dirinya akan menyurati  semua SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat, untuk mengijinkan Kabid dan Kasi  memberikan keterangan kepada media.

Untuk mengatur semua itu, Fud berjanji akan membuat aturan tertulis, terkait informasi apa saja yang boleh dikeluarkan oleh pejabat dibawah kepala dinas sehingga tidak terjadi kerancuan dalam hal menyampaikan informasi.

"Kami akan tetapkan informasi apa saja yang sah dan boleh dikeluarkan oleh pejabat dibawah kepala dinas," terangnya

Pernyataan Wakil Bupati Sumbawa Barat ini mendapat dukungan dari para insan pers Sumbawa Barat. Melalui salah seorang wartawan yang setiap hari melakukan peliputan di KSB, Abdul Faruk,  mengatakan, sikap Wabup KSB merupakan langkah maju pemerintah terhadap keterbukaan informasi publik.

"Kami memberikan apresiasi terhadap keputusan Wabup KSB yang memberikan kemudahan kepada wartawan dalam mengakses pemberitaan," ujarnya.

Pada jaman keterbukaan informasi seperti sekarang ini, pemberitaan cepat dan bertanggungjawab sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Langkah ini juga sangat membatu wartawan memberikan infomasi kepada masyarakat.

Jika setiap informasi dari SKPD harus melalui kepala dinas, tentu sangat menghambat kerja jurnalistik. "Kalau kadisnya tetap berada di tempat sih tidak masalah, bagaimana kalau lagi tugas luar, tentu harus menunggu yang bersangkutan." sebut wartawan Lombok Post group.

Dengan diberikannya kewenangan kepada pejabat setingkat Kabid dan Kasi, sangat membantu wartawan menyebarluaskan informasi publik, tambahnya.  (jon/cep)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Redaksi SUMBAWA KINI menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di www.sumbawakini.com . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi SUMBAWA KINI akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.

Terimakasih
www.sumbawakini.com