Wabup : Sanksi Pemecatan Berlaku untuk Seluruh Pegawai Tidak Disiplin - Sumbawa Kini

Breaking News

Home Top Ad

Space Available (1170 x 250)

Jumat, 10 Februari 2017

Wabup : Sanksi Pemecatan Berlaku untuk Seluruh Pegawai Tidak Disiplin



Wabup Fud Syaeduddin

Sumbawa Barat, (SumbawaKini) - Sanksi tegas (punishment) bagi pegawai di lingkup Pemerintah Daerah Sumbawa Barat yang tidak disiplin, bukan hanya berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT),  tetapi juga bagi pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Itu ditegaskan Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syefuddin dalam kegiatan dalam rapat Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan sumber dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2016/2017 yang diikuti seluruh kepala sekolah dan guru SD/SMP di Taliwang, Jum'at pagi (10/2). 

Wabup menyatakan sanksi pemecatan diharapkan dapat memberi efek jera sekaligus meningkatkan kedisiplinan. Disiplin ke sekolah dan juga disiplin anggaran. 

"Saya pernah pecat 15 orang PTT belum lama ini saat saya sidak karena tidak disiplin," bebernya. 

"Kalau ada oknum PTT yang jarang masuk sekolah, surati selama tiga kali. Jika masih mengulang perbuatannya, sampaikan ke pimpinan daerah, biar kami yang pecat," imbuhnya.

Untuk guru PNS, ia memberi stressing keras kepada kepala sekolah untuk memperbanyak jadwal mengajar PNS ketimbang GTT. 

"Itu kewajiban mereka. Jangan malah GTT lebih di berdayakan sementara guru dengan status PNS asyik berleha-leha. Kalau ada guru PNS yang tidak disiplin sanksi pemecatan juga menunggu," cetusnya.

Rakor pengelolaan BOS
Terkait pengelolaan dana BOS, Wabup mengingatkan para sekolah untuk berhati-hati mengelola dana BOS jika ingin jabatan yang diduduki saat ini tetap melekat. 

"Jika tidak bisa mengelola dengan baik, Pemkab Sumbawa Barat akan memberi sanksi pemberhentian dari jabatan atau dipecat,".

"Kalau di sekolah tersebut di temukan masalah, maka  ambil sikap dan berhentikan," imbuh Wakil Bupati, kepada Pejabat Dinas Dikpora yang hadir. 

Wabup mengungkapkan Pemerintah daerah saat ini sedang berupaya keras mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pemda, katanya, tidak menginginkan gara-gara ketidakmampuan dalam mengelola dana BOS, KSB gagal mempertahankan WTP tersebut. 

"Pak Plt Kepala Dinas Pendidikan tolong perhatikan ini dan catat sekolah mana saja yang tidak hadir.  Tolong sampaikan materi yang di sampaikan oleh BPK kepada mereka. Sekali lagi, Pemkab tidak mau gagal dalam meraih opini  WTP BPK," ujarnya, menginstruksikan. 

Kegiatan Rakor dengan mengundang seluruh guru dan kepala sekolah SD/SMP, sambung Wabup merupakan salah satu upaya mempertahankan opini WTP. Guru dan kepala sekolah diundang untuk diberikan pemahaman tentang mekanisme pelaporan dan tata cara pemeriksaan pengwelolaan anggaran yang di lakukan oleh BPK. Jangan mahir menggunakan anggaran tetapi tidak pandai mempertanggung jawabkannya secara tertulis. Pemeriksaan oleh BPK bukan dana BOS saja.  Tetapi, bantuan kepada sekolah yang bersumber dari APBN dan APBD pun ikut di periksa.

"Ada standar pelaporan yang di tetapkan oleh BPK. Jadi tidak semau kita menyampaikan laporan," tandasnya. 

Pada kesempatan itu, Wabup juga menyinggung tentang disiplin pegawai dan menegaskan komitmen Pemerintah daerah tentang  "haram" pungutan liar (pungli) dalam bentuk apapun di KSB. 

"Satu kasus OTT yang terjadi di Kecamatan Brang Rea yaitu pungli mencoreng citra baik pendidikan di sekolah. Kita harap itu yang terakhir," ucapnya. 

Menurut Wabup, jika mau membangun atau membutuhkan dana, pihak sekolah hemdaknya menyampaikan ke Dikpora untuk dilanjutkan ke pimpinan daerah. Dengan prosedur itu, Wabup manyatakan Pemda akan siap membantu dengan catatan pihak sekolah tidak mengambil langkah lain tanpa sepengetahuan kepala daerah. 

"Profil sekolah segera di rampungkan. Biar segala kekurangan dan kelebihan sekolah teridentifikasi," tukasnya. 

Tahun ini, pemkab menggelontor kucuran dana sebesar Rp 35 milyar untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan SD dan SMP. 

"Bagi sekolah yang tidak rampung SPMnya, jangan nangis jika tidak mendapatkan bantuan," demikian Wabup.(Jhon)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Redaksi SUMBAWA KINI menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di www.sumbawakini.com . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi SUMBAWA KINI akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.

Terimakasih
www.sumbawakini.com