PU - BWS Sepakati Usulan Anggaran 75 Miliar untuk Penanganan Banjir - Sumbawa Kini

Breaking News

Home Top Ad

Space Available (1170 x 250)

Selasa, 21 Februari 2017

PU - BWS Sepakati Usulan Anggaran 75 Miliar untuk Penanganan Banjir

Wabup didampingi Plt Kadis PU saat bertemu Dirjen SDA Kemen PUPR 8 Februari lalu

Sumbawa Barat (SumbawaKini) - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbawa Barat mencapai kesepakatan pengusulan alokasi anggaran sebesar Rp 75 miliyar di tahun 2017 ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program penanganan menyeluruh antisipasi banjir.

Plt Kepala Dinas PUPR Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah, kepada SumbawaKini, Selasa (21/2), mengatakan program penanganan menyeluruh itu meliputi pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai Brang Rea dan
Brang Ene, pembangunan draenase primer kota Taliwang dan normalisasi sungai Luang Kota Taliwang.

"Dalam rapat tekhnis dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, di Mataram minggu lalu, untuk tahun ini disepakati diusulkan maksimal Rp 75 miliyar," ungkap Amar.

Menurutnya, kesepakatan dengan BWS Nusa Tenggara I itu merupakan tindaklanjut dari pertemuan antara Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, di Jakarta, 8 Februari lalu.

Dalam pertemuan tersebut Dirjen SDA yang mewakili Menteri PUPR, menyetujui sejumlah usulan program penanganan menyeluruh antisipasi bencana banjir yang diusulkan Pemda Sumbawa Barat.

Amar menyebutkan, total jumlah anggaran program yang diusulkan Pemda Sumbawa Barat ke Kementerian PUPR mencapai Rp 353 miliyar. Meliputi pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai Brang Rea dan Brang Ene Rp 240 miliyar, pembangunan draenase primer kota Taliwang sebesar Rp 78 miliyar dan normalisasi Sungai Luang Taliwang Rp 35 miliyar. Namun karena keterbatasan anggaran, pengalokasiannya melalui APBN dilaksanakan bertahap.

"Kami tidak mau penanganan spasial tapi yang kami usulkan penanganan menyeluruh. BWS NT I sudah membuat surat dukungan yang ditujukan ke Dirjen SDA untuk penanganan ini," ungkapnya.

Untuk mendukung program dimaksud, tambahnya, Pemda KSB masih tetap berkewajiban menyiapkan lahan dan dokumen Analisa Dampak Lingkungan (Amdal).

"Untuk lahan dan Amdal ini kami menunggu rekomendasi BWS NT I untuk diajukan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Bila anggaran fisiknya dari BWS (dialokasikan tahun) 2017, maka kita tidak bisa menunggu APBDP. Nanti TAPD yang memikirkan (sumber pengalokasiannya)," pungkas Amar.(EZ)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Redaksi SUMBAWA KINI menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di www.sumbawakini.com . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi SUMBAWA KINI akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.

Terimakasih
www.sumbawakini.com