MUI Sumbawa Barat : Sertifikasi Da'i Tak Perlu Dilakukan - Sumbawa Kini

Breaking News

Home Top Ad

Space Available (1170 x 250)

Selasa, 07 Februari 2017

MUI Sumbawa Barat : Sertifikasi Da'i Tak Perlu Dilakukan


KH Syamsul Ismain
Sumbawa Barat (SumbawaKini) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbawa Barat, menilai wacana sertifikasi khotib / da'i yang sekarang tengah bergulir, tidak perlu dilakukan. 

Ketua MUI Sumbawa Barat, KH Syamsul Ismain, kepada SumbawaKini, Selasa (7/2), menyatakan, program sertifikasi khotib / da'i belum tepat. 

"Di MUI itu sudah jelas, misalnya kriteria paham sesat, ada 10 kriteria. Jadi pengawasan dimaksimalkan melalui MUI saja, karena itu yang menjadi kesepakatan ummat Islam. Itu harapan kita," katanya.

Selain itu, alasan MUI Sumbawa Barat mengganggap program sertifikasi itu belum tepat, juga mempertimbangkan kondisi gejolak politik yang tengah terjadi saat ini. Kalaupun progam ini tetap ingin dilaksanakan, MUI mengharapkan agar ditunda sampai kondisi kondusif. 

"Tunggulah sampai gejolak politik ini selesai, biar nanti tidak terkesan di Ummat Islam ada politisasi. Tapi harapan kita Da'i itu tidak perlu disertifikasi," ulangnya.

Kekhawatiran lain dari MUI adalah menjadi terbatasnya ruang lingkup dakwah jika program tersebut dilaksanakan. Kondisi itu bisa memunculkan pertentangan dengan sunnah Rasulallah SAW yang menganjurkan ummatnya untuk menggiatkan dakwah.

"Kalau kita lihat sepertinya begitu (ada pertentangan dengan Sunnah Rasul). Tapi kita akan dalami dulu, tabayyun dulu apakah wacana ini betul-betul dari Kementerian Agama atau dari pihak lain. Sejauh ini belum ada komunikasi dari Kemenag dengan kami," ungkapnya.

Kalaupun nantinya pemerintah tetap melaksanakan program sertifikasi tersebut, Kyai Syamsul menyatakan, ulama tetap pada perinsip taat kepada Allah SWT dan Rasul, serta pemerintah (ulul amri). Hanya saja, Ia menyatakan sebelum dilaksanakan harus dimusyawarahkan dulu dengan pihak terkait dan harus disosialisasikan agar tidak menimbulkan pemahaman keliru dari masyarakat.

"Nanti tentu pemerintah juga memikirkan itu. Kalau sertifikasi hanya untuk menangkal radikalisme dan seterusnya mungkin ada juga baiknya. Tapi jangan sampai dakhwah ini menjadi terkesan dibatasi," pungkasnya.(EZ)
  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Redaksi SUMBAWA KINI menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di www.sumbawakini.com . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi SUMBAWA KINI akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.

Terimakasih
www.sumbawakini.com