Kemen LH Rekomendasikan PTAMNT Dilaporkan Pidana dan Perdata - Sumbawa Kini

Breaking News

Home Top Ad

Space Available (1170 x 250)

Rabu, 22 Februari 2017

Kemen LH Rekomendasikan PTAMNT Dilaporkan Pidana dan Perdata

Komisi III usai pertemuan dengan Kemen LH

Jakarta (SumbawaKini) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LH) merekomendasikan DPRD Sumbawa Barat untuk segera melaporkan secara Pidana dan Perdata atas kasus pencemaran air asam tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT).

Rekomendasi itu disampaikan pejabat Kemen LH kepada pimpinan dan Anggota Komisi III dalam pertemuan, di kantor Kementerian terkait, Rabu pagi (22/2).

"Laporan secara pidana dan perdata merupakan dua dari enam rekomendasi Kemen LH kepada DPRD, khususnya Komisi III," ujar Sekretaris Komisi III, Masadi SE, kepada SumbawaKini sesaat setelah pertemuan.

Dalam pertemuan itu, Komisi III diterima oleh pejabat Direktorat PPA Kemen LH, Ginanjar PN dN Aldes Fuadi, serta pejabat Direktorat PKLAT Suswono Nugroho dan Jansen O Silalahi.

Rekemomendasi lainnya dari Kemen LH atas kasus pencemaran yang telah menimbulkan kematian sejumlah biota di sungai dan pantai sekitar Desa Tongo Kecamatan Sekongkang itu, kata Masadi adalah : Pemerintah daerah dan DPRD diminta segera nembentuk tim penghitungan kerugian, PTAMNT didesak untuk segera melakukan pemulihan lingkungan akibat terjadinya pencemaran itu, meminta Pemda Sumbawa Barat untuk meninjau ulang Izin pembuangan limbah PTAMNT dan meminta Komisi III untuk segera bersurat ke Kemen LH untuk meninjau kembali Proper Hijau (penghargaan dalam pengelolaan lingkungan) yang telah diberikan kepada PTAMNT.

"Point - point rekomendasi dari Kemen LH ini selaras dengan apa yang selama ini disuarakan Komisi III sesuai laporan masyarakat dan hasil inspeksi lapangan terkait kasus pencemaran itu,"  timpal Masadi.

Sementara itu, ketua Komisi III, Dinata Putrawan, memastikan Komisi yang membidangi masalah pertambangan dan lingkungan hidup itu akan melaksanakan rekomendasi Kemen LH.

"Komisi III juga mendorong pihak-pihak yang concern terhadap lingkungan hidup untuk membawa dan menyelesaikan kasus ini melalui jalur hukum, baik pidana maupun perdata," kata Dinata.

Selain itu, Dinata menegaskan, Komisi III akan segera meminta Pimpinan DPRD KSB untuk bersurat ke Kemen LH untuk peninjauan kembali proper hijau PTAMNT.

"Kasus pencemaran ini terbukti karena kelalaian dalam hal antisipasi dampak air asam tambang terhadap lingkungan. Ini kami kira sudah menjadi dasar yang kuat untuk pencabutan proper hijau PTAMNT," tegas Dinata.(EZ)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Redaksi SUMBAWA KINI menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di www.sumbawakini.com . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi SUMBAWA KINI akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.

Terimakasih
www.sumbawakini.com