Wabup : Management Perusda Harus Dievaluasi - Sumbawa Kini

Breaking News

Home Top Ad

Space Available (1170 x 250)

Kamis, 22 September 2016

Wabup : Management Perusda Harus Dievaluasi


Fud Syaefuddin

Sumbawa Barat (SumbawaKini) - Pemerintah Daerah Sumbawa Barat, memastikan akan melakukan evaluasi dan restrukturisasi terhadap management Perusahaan Daerah (Perusda) yang hingga sekarang terkesan jalan ditempat tanpa kemajuan.

Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaefuddin, mengaku hingga sekarang Pemerintah Daerah belum pernah menerima laporan terkait rencana umum tentang upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan management Perusda agar bisa mendatangkan manfaat bagi daerah dan masyarakat. 

Evaluasi dan restrukturisasi management Perusda, kata Wabup, harus dilaksanakan, karena sejauh ini secara kasat mata tidak ada kemajuan signifikan yang dicapai. Dari sekian banyak usaha yang pernah dilaksanakan Perusda, saat ini hanya tersisa satu, yakni Kapal Cepat KSB Express yang melayani rute Pelabuhan Benete menuju Labuhan Haji Lombok Timur.
"Pasti dan memang harus di evaluasi. Supaya mereka betul - betul bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Saya tidak tahu apa rencana kedepan yang akan dilakukan management Perusda, kalau yang sudah dilaksanakan kan hanya kapal cepat," ujar Wabup kepada SumbawaKini, Kamis (22/9).

Management Perusda, sambung Wabup, harus membuat membuat laporan tentang capaian selama beroperasi dan rencana program prioritas yang akan dilaksanakan kedepan. Itu harus dilakukan karena Perusda merupakan perusahaan milik pemerintah daerah dimana publik juga berhak tahu tentang pengelolaannya. 
"Jadi harus ada keterbukaan. Saya belum tahu apa sih sebenarnya yang akan dilakukan. Harusnya perencanaan program itu ada dan tidak menunggu apa yang menjadi kebijakan pimpinan daerah. Mereka harus bisa berkreatifitas sendiri," ucapnya. 

Pemerintah Daerah kata Wabup, tidak menargetkan Perusda harus menghasilkan PAD (Pendapatan Aseli Daerah) dalam jumlah tertentu, tetapi lebih ditargetkan untuk perberdayaan bagi masyarakat. Wabup membandingkan Perusda dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dalam konteks pendapatan, PDAM katanya, sangat kecil karena harga jual produk (air bersih) ke masyarakat sangat rendah. Akibatnya PDAM malah rugi. Tetapi azas manfaat bagi masyarakat dari keberadaan PDAM itu sangat besar, ribuan orang (pelanggan) yang merasakan hasilnya. Selain itu ditengah kondisi demikian, management PDAM masih tetap bisa bekerja dengan baik dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. 

Wabup menyebut setiap tahun PDAM selalu berhasil mendapatkan bantuan baik dari luar negeri, APBN, maupun APBD Provinsi. Minggu lalu, katanya, PDAM mendapat bantuan dua unit mobil tangki kapasitas 4.000 liter dari Kementerian PU. Adapula bantuan pengembangan jaringan dari APBN sebesar Rp 2,7 miliar dan Rp 1,5 miliar dari APBD NTB.
"Selain itu PDAM juga mampu membuka lapangan kerja dan ada puluhan masyarakat yang direkrut sebagai pekerja. Artinya hasil yang kita inginkan itu bukan hanya dari sisi finansial, tetapi seberapa besar perusahaan milik daerah ini bisa memberi kemanfaatan bagi masyarakat," urainya.

Meski demikian, Wabup mengaku yakin, management Perusda yang ada sekarang bisa berbuat dan berinovasi seperti halnya PDAM. "Jangan patah arang, ketika tidak ada anggaran terus ga bisa jalan. Dengan SK Bupati yang dipegang mereka sesungguhnya sudah bisa 'hidup'. Bagaimana pola dan besar kecil hasilnya kan tergantung mereka. Terobosan itu bukan datang dari kami (pimpinan daerah) tetapi dari management Perusda itu sendiri," tandasnya.(EZ)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Redaksi SUMBAWA KINI menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di www.sumbawakini.com . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi SUMBAWA KINI akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.

Terimakasih
www.sumbawakini.com