Pendukung Irawansyah Laporkan Pimpinan DPRD ke BK - Sumbawa Kini

Breaking News

Home Top Ad

Space Available (1170 x 250)

Senin, 26 September 2016

Pendukung Irawansyah Laporkan Pimpinan DPRD ke BK


Miftahul Farid
Sumbawa Barat (SumbawaKini) - Langkah Pimpinan DPRD Sumbawa Barat yang telah mengirimkan surat Nomor : 166/37/DPRD/2016 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), meminta lembaga itu melakukan verifikasi dan menyerahkan nama calon pengganti antar waktu (PAW) Irawansyah, anggota DPRD dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), berbuntut panjang.
 
Para pendukung Irawansyah yang tergabung dalam Kelompok Peduli Transparansi Birokrasi,  melaporkan Pimpinan DPRD Sumbawa Barat ke Badan Kehormatan DPRD. Pimpinan lembaga itu dituding telah melanggar etika dan menabrak aturan yang diatur undang - undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD ,DPR dan DPRD (MD3).
 
Ketua Kelompok Peduli Transparansi Birokrasi, Miftahul Farid, mengatakan,  Irawansyah saat ini sedang melaksanakan upaya hukum dengan menggugat DPC Hanura KSB melalui Pengadilan Negeri Sumbawa dan DPP Hanura melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena telah melakukan pemecatan terhadap dirinya per 15 Maret 2016.  Tetapi Pimpinan DPRD menurutnya, justeru menindaklanjuti usulan PAW oleh DPC Hanura KSB, padahal mengetahui adanya upaya hukum tersebut. 

"Dalam undang-undang MD3 dan undang-undang Parpol pasal 405 ayat 2 huruf H, diatur bahwa PAW baru bisa dilaksanakan ketika sudah ada keputusan incrah (berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. tetapi Ketua DPRD melanggar aturan tersebut," ujarnya.   
 
Farid menyatakan, langkah Pimpinan DPRD itu sama dengan merampas hak seseorang untuk melakukan upaya mencari keadilan. Dan melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap hak anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat.
"Karena itu, ketika DPRD tetap memaksakan diri untuk memproses PAW terhadap saudara Irawansyah maka hal itu adalah tindakan melawan hukum yang memiliki konsekuensi di depan hukum dan melanggar  pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945," bebernya.
Sejumlah pentolan Kelompok Peduli Transparansi Birokrasi, pada Senin siang (26/9) mendatangi Badan Kehormatan DPRD untuk meminta jawaban tentang tindaklanjut atas pengaduan yang telah disampaikan tanggal 15 September 2016 itu.
 
"Kami sudah bertemu dengan BK, tetapi karena salah seorang anggota BK tidak hadir, BK menjanjikan akan memberikan jawaban resmi secara tertulis seperti yang kami inginkan. Yang jelas kami minta BK bekerja profesional dan menindaklanjuti pengaduan tersebut secepatnya," tambah Farid.
 
Keputusan BK, kata Farid, penting untuk menentukan sikap selanjutnya yang akan ditempuh terkait pengaduan tersebut. "Kami memang mengadukan pimpinan DPRD dan BK tadi menjelaskan bahwa ketua DPRD membawa atas nama lembaga. Tapi bagi kami, BK harus menindaklanjuti dulu pengaduan tersebut dengan memanggil pihak-pihak terkait. Baru nanti kami tentukan upaya selanjutnya," tandasmya.
 
Wakil Ketua BK DPRD KSB, Amiruddin Embeng, yang dikonfirmasi terpisah, mengakui lembaga tersebut belum memberikan tanggapan atas pengaduan dari Kelompok Peduli Transparansi Birokrasi. BK, menurut Embeng, akan menggelar rapat internal dulu untuk membahas pengaduan tersebut.
"Nanti jawabannya akan kami sampaikan resmi secara tertulis," ujar Embeng singkat.(EZ)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Redaksi SUMBAWA KINI menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di www.sumbawakini.com . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi SUMBAWA KINI akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.

Terimakasih
www.sumbawakini.com