Ini Penjelasan Bupati Soal Dana DAK Tahun 2012 - Sumbawa Kini

Breaking News

Home Top Ad

Space Available (1170 x 250)

Sabtu, 17 September 2016

Ini Penjelasan Bupati Soal Dana DAK Tahun 2012


Bupati KSB, HW Musyafirin
Sumbawa Barat (SumbawaKini) - Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin angkat bicara dan menyampaikan penjelasan khusus tentang Dana Alokasi Khusus  (DAK) tahun 2012 yang hingga sekarang masih saja dipersoalkan pihak tertentu.
 
Dalam Sambutannya pada Mutasi pejabat struktural eselon II, III, IV dan eselon V di Lantai III gedung Sekretariat Daerah, Jum'at (16/9), bupati menegaskan tidak ada penggelapan uang DAK tahun 2012 sebesar Rp 14 miliyar seperti yang dituduhkan.
"Sampai sekarang masih terus, mau dipaksa-paksa Jaksa, Kepolisian untuk nangkap saya. Yang notabene juga ada pegawai kita (Pemda KSB) yang mendukung itu, seolah itu benar," sesal Bupati.
 
Saat persoalan DAK bergulir, kata Bupati, dirinya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), bukan bendahara umum daerah (BUD). Sedangkan yang bertanggungjawab mengambil dan mengeluarkan uang itu adalah BUD yang berkedudukan di Dinas Pendapatan Pengengelola Keuangan Daerah (DPPKD). 
 
Ia memaparkan kronologis yang menyebabkan munculnya tuduhan negatif tentang pengelolaan dana DAK tersebut. Saat itu, akhir tahun 2012, target pendapatan sebesar Rp 38 miliyar dari dana hibah PTNNT dan Rp 14 Miliar dari bagi hasil pajak Provinsi tidak masuk pada tanggal yang direncanakan, yakni  27 Desember. Disatu sisi, karena sudah akhir tahun, tagihan dari para rekanan pelaksana proyek pemerintah daerah menumpuk dan harus segera diselesaikan. Bupati mengungkapkan, waktu itu bahkan sampai ada rekanan yang berbuat anarkis dan melampiaskan kekesalannya dengan melempar kantor. 
 
Atas kondisi tersebut, uang yang ada didalam kas daerah saat itu dipakai untuk membayar para rekanan. Sementara uang dari PTNNT baru masuk ke kas daerah pada tanggal 4 januari 2013 dan dana bagi hasil pajak Provinsi baru masuk kas pada 12 januari 2013.
"Namun saya katakan kepada siapapun, termasuk kepada penyidik, sekiranya saya (yang menjadi) BUD pada waktu itu, saya akan mengambil tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh BUD, karena tidak ada yang salah," tukasnya.
 
Yang jadi masalah dan kemudian dipersoalkan, lanjut Bupati, uang DAK Pendidikan Rp 14 miliyar tahun 2012 itu tidak diketemukan dalam silpa (Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan [PP No. 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan]).  "Kondisi itu pasti terjadi karena PTNNT baru melakukan pembayaran tanggal 4 Januari 2013 sementara tutup buku tahun anggaran tanggal 31 desember (tahun sebelumnya)," sebutnya.
 
Pada kesempatan tersebut, bupati menyesalkan sikap sebagian pegawai dilingkup Pemda KSB yang justeru bersikap kontra produktif dengan menyepelekan program-program yang dicanangkan pemerintah daerah. Bahkan yang lebih ironis, kata bupati, ada pegawai yang menuduh dirinya sebagai bupati telah melakukan korupsi, bahkan terlarut dengan  isu yang disebutnya sebagai isu murahan itu.
"Masa sebagai pegawai tidak paham. Nama baik PNS itu, termasuk saya, termasuk bapak ibu, harusnya dikawal oleh bapak ibu sekalian, bukan bapak ibu sendiri yang justeru diluar sana itu bermain, memanas manasi situasi. Ini saya minta tolong," timpal Bupati. 

Ia juga mengingatkan seluruh aparatur untuk menjaga kerahasiaan apapun yang sifatnya merupakan rahasia dan menjadi perintah untuk dirahasiakan. Menurutnya, saat dilantik menjadi pegawai, setiap aparatur telah disumpah untuk itu. "Kalaupun ada undang-undang keterbukaan informasi publik, tapi sumpah lebih tinggi dari undang-undang keterbukaan informasi publik itu," katanya. 

Secara khusus, bupati menyebut DPPKD untuk lebih peka terkait data pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, jika data itu diberikan kepada orang yang tidak paham, maka data tersebut akan dianggap salah. "Saya ingatkan betul yang di DPPKD, hati-hati," tukasnya.

Bupati mengaku dirinya telah menjadi korban dari ketidak hati-hatian itu. Ia mencontohkan dalam hal permohonan penerbitan SPPT. Saat ada orang yang meminta bukti telah dilakukan pendaftaranSPPT dan operator tidak mencantumkan nomor KTP, maka nomor SPPT tersebut dalam sistem akan turun menjadi nomor induk kependudukan (NIK). "Jadi kalau orang tidak paham, menyangka bupati itu punya dua tiga KTP. Itu masalahnya, kenapa data ini tidak boleh dibuka-buka," tandas Bupati.

Meski demikian Bupati tetap memotivasi para aparatur untuk bekerja dengan mengedepankan kejujuran, ikhlas dan sungguh-sungguh. Jika tiga hal tersebut menjadi landasan dalam bertindak, Ia memastikan tidak akan ada masalah dalam pekerjaan yang dilaksanakan.(EZ)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Redaksi SUMBAWA KINI menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di www.sumbawakini.com . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi SUMBAWA KINI akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.

Terimakasih
www.sumbawakini.com