Forum BPD Dukung Honor Agen PDPGR Dianggarkan di APBDes - Sumbawa Kini

Breaking News

Home Top Ad

Space Available (1170 x 250)

Senin, 26 September 2016

Forum BPD Dukung Honor Agen PDPGR Dianggarkan di APBDes


Mulyadi
Sumbawa Barat (SumbawaKini) -  Forum Badan Permusyawaratan Desa (Forum BPD) Sumbawa Barat mendukung pengalokasian anggaran untuk honor agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PPGR) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
 
"Kami di FBPD prinsipnya mendukung penganggaran melalui APBDes dengan catatan harus sesuai regulasi yang ada," ujar Mulyadi, Sekretaris FBPD Sumbawa Barat, menanggapi polemik tentang penganggaran honor Agen PDPGR yang mengemuka dalam beberapa waktu terakhir.
 
Ia mengakui, seiring munculnya polemik, Forum BPD pada awalnya menolak karena belum ada penjelasan resmi dari pemerintah daerah tentang latar belakang dan payung hukum penganggaran tersebut.  

Tetapi setelah mendapat penjelasan dari Pemerintah Daerah melalui BPMPD bahwa penganggaran honorarium agen PDPGR sudah dipayungi Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang PDPGR dan aturan pelaksana Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 19 tahun 2016 tentang pelaksana tehnis yang mengatur tentang tehnis penganggaran honor agen PDPGR, Forum BPD bisa menerimanya.
"Karena sudah ada aturan jelas, maka kami mendukung untuk di anggarkan melalui APBDes. Apalagi PDPGR ini merupakan program yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat jadi wajib didukung," katanya.
 
Forum BPD, kata Mulyadi, sebelumnya juga sempat melaksanakan pertemuan dengan FK2D yang di fasilitasi BPMPD. Tetapi pertemuan itu diakuinya tidak mencapai kesepakatan apapun, kecuali rekomendasi agar dilaksanakan rapat pembahasan internal di Forum BPD.
 
Dari rapat internal itu Forum BPD mencapai tiga kesepakatan sebagai rekomendasi, yakni pertama mendesak Bupati KSB untuk menerbitkan Perbup sebagai dasar pengangaran honor agen PDPGR melalui APBDEs, kedua mendesak Bupati untuk menerbitkan Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) dan ketiga , kesepakatan yang telah di sepakati bersama para pihak bahwa agen PDPGR tidak merangkap jabatan di Desa baik itu sebagai RT , Kadus dan perangkat Desa lain.
 
"Itu rekomendasi yang kami sepakati bersama. Dari ketiga point tersebut hanya point ketiga yang belum bisa dilaksanakan karena pihak BPMPD masih melakukan koordinasi dengan Pimpinan Daerah. Sedangkan untuk Perbup dan PTO sudah ada dan tinggal dilaksanakan," demikian Mulyadi.(AS)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Redaksi SUMBAWA KINI menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di www.sumbawakini.com . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi SUMBAWA KINI akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.

Terimakasih
www.sumbawakini.com