Penetiban Pasar Bayangan Pol PP Dilematis - Sumbawa Kini

Breaking News

Home Top Ad

Space Available (1170 x 250)

Sabtu, 20 Agustus 2016

Penetiban Pasar Bayangan Pol PP Dilematis



          

Sumbawa Barat (Sumbawakini)--Penertiban pasar bayangan yang berada dilokasi kelurahan Arab Kenangan, kecamatan Taliwang Sumbawa Barat, atau eks pasar lama  ternyata hanya sebatas wacana belaka.

Rencana penertiban yang didengungkan pemerintah hingga kini belum dilakuan, alhasil pasar dadakan ini kian menjamur.  

Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Sumbawa Barat berdalih penertiban ini sulit dilkukan  karena pedagang di pasar bayangan tersebut memiliki izin berdagang, seperti yang diakui  Kasat  Pol PP, Agus Hadenan, S.Pd. 

"Ya memang kami agak kesulitan melakukan penertiban karena, pedagang dan pemilik lahan tempat mereka berjualan  memiliki ijin yang dikelurkan oleh camat dan BPMPT,” ujarnya kepada Sumbawakini.com Jumat (19/8/06), 

Dijelaskannya,  keberadaan pasar bayangan tersebut awalnya hanya di dua titik saja, yakni di samping toko Boxi dan di sekitar Kantor Unit Bank BRI Kelurahan Arab Kenangan (Arken). 

Hanya saja  keberadaan pedagang tersebut terus bertambah hingga  menyebar di beberapa titik. "Saat ini memang sudah menyebar dari 2 titik menjadi 6 titik,” ujarnya seraya  mengatakan, secara keseluruhan mereka memiliki ijin resmi melakukan aktifitas berdagang dilokasi-lokasi itu. 

Mengacu kepada Peraturan Mentri Perdagangan (Permendag) No. 41 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kali lima sudah dengan jelas mengatur mengenai tempat atau lokasi pedagogy kaki lima, termasuk jenis usaha, fasilitas yang di gunakan, hingga keberadaan tempat tetap atau sementara.

“Jika mengacu ke Permendag tadi, semua lokasi boleh- boleh saja di gunakan untuk berdagan, tapi  harus seijin bupati," sebutnya.

Lebih lanjut Agus King sapaan akrab kasat Pol PP ini mengatakan, bertambahnya lokasi pasar bayangan itu karena faktor mudahnya surat perijinan diterbitkan, padahal apapun bentuk perijinan yang dikeluarkan lebih dulu harus dikoordinasikan dengan instansi terkait.
 
“Yang jelas, kita dalam posisi dilematis karena, yang mengeluarkan ijin itu juga  institusi pemerintahan, jadi, secara tidak langsung, aktifitas mereka legal dan syah," ujarnya.

Seperti di ketahui , pemerintah daerah melalui Sat Pol PP telah mewacanakan untuk melakukan penertiban pasar bayangan tersebut, hanya saja penertiban ini urung dilakukan  karena terkendala dengan regulasi yang ada.  (Sk_Bdi)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Redaksi SUMBAWA KINI menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di www.sumbawakini.com . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi SUMBAWA KINI akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.

Terimakasih
www.sumbawakini.com